MAKNA UPACARA SETIAP TANGGAL 17 DI LINGKUP BKP KELAS I MATARAM

Category: Berita

Published on Thursday, 10 October 2013 07:53

Upacara bendera tanggal 17 setiap bulan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram yang diadakan di halaman Wilker Pelabuhan Lembar dan diikuti oleh seluruh pegawai  Kegiatan ini bukan hanya ceremonial semata, melainkan sebagai momen untuk memaknai dan menjiwai semangat kemerdekaan, meningkatkan semangat jiwanasionalisme, patriotisme untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa dan Negara serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Perjuangan para Pahlawan bangsa kita terdahulu kita kenang melalui upacara setiap tanggal 17 itu, kita harus mengakui secara lahir dan bathin bahwa kemajuan bangsa kita saat ini adalah hasil tetesan keringat dan darah para Pahlawan bangsa saat itu, oleh karena itu melalui upacara bendera kita wajib merenung sejenak melalui kesempatan  “mengheningkan cipta”, sebagai tanda hormat, terimakasih serta bersyukur atas kemerdekan yang telah diraih pada saat itu dan kemenangan serta  kemajuan bangsa Indonesia kita tercinta  saat ini. Untuk itu kita sebagai penerus perjuangan bangsa harus bertanggaungjawab untuk menjaga nama baik bangsa dan wajib mengisi kemerdekaan dan kemajuan saat ini dan kelak dengan hal-hal baik, yang bermoral dan bernorma yang akan mengangkat derajat, harkat dan martabat seluruh rakyat dan bangsa Indonesia di dunia internasional.

Makna lain  yang bisa diambil pada upacara 17an yaitu sebagai kesempatan untuk bersilaturahmi, tatap muka antara pimpinan dengan staf  ataupun antara staf yang satu dengan staf lainnya, sebagai media koordinasi, evaluasi, pembinaan mental dan kepatuhan/kedisiplinan pegawai.

Makna pada momen ini sangat penting adanya, karena kesempatan itu juga Kepala Balai Karantina Pertanian 1 Mataram Ir. M. Samsul Hedar mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram untuk menciptakan stabilitas dan integritas internal maupun eksternal yang kondusif, menyiapkan diri menjadi pegawai yang berdedikasi tinggi, jujur, terbuka (transparan), loyal pada pimpinan dan pada tugas pokok pegawai, bertanggungjawab, berpikiran sehat, cerdas, kreatif, bekerja ikhlas dan religious, berdaya saing dan berpegang teguh pada peraturan perundangan (UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dan PP No 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan PP No 14 2002 tentang Karantina Tumbuhan serta Standar Operasional Prosedure (SOP) yang berlaku baik untuk internal maupun eksternal, memiliki budi pekerti yang luhur, intelektual yang tinggi, berwawasan, dan berkreasi yang tinggi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai norma yang mengikat demi mewujudkan cita-cita, misi dan visi institusi dan kemajuan Negara dan bangsa Republik Indonesia. Lebih-lebih sebagai pahlawan-pahlawan karantinawan/karantinawati untuk bekerja dan menyelesaikan tugas atau tanggungjawab pada bidang masing-masing secara baik dan tuntas terhadap tugas-tugas operasional tindakan perkarantinaan yang berlaku di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram.Selain itu pula,  kebiasaan pada kegiatan upacara setiap tanggal 17,  melatih pegawai agar lebih meningkatkan kedisiplinan untuk menghargai waktu,  belajar patuh dan menghargai, menghormati, mendengarkan sesorang yang sedang berbicara dihadapan kita, apalagi seorang pimpinan  dikantor dan orang tua kita dirumah, dengan harapan mendapatkan informasi-informasi (pengumuman) update yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas kinerja, kebaikan diri kita pribadi maupun untuk kemajuan organisasi lingkungan kita bekerja. Semoga dengan upacara bendera maupun apel-apel rutin dapat memberi hikmah-hikmah positif untuk kita semua dalam menyelesaikan tugas-tugas pokok sebagai PNS di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram. Amin….
Sumber:Drh. Amirullah Medik Veteriner Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram
Jl. R. Soeprapto No. 23 Mataram 83114 Telp. (0370) 632730, 641176 - Fax. (0370) 632730
E-mail : info@bkpmataram.org

Karantina Pertanian Mataram Mengajak: PATUH KUNCI SUKSES

Penulis : Drh. Amirullah

(Medik Veteriner BKP Kelas 1 Mataram)

           

Seiring perkembangan jaman diera globalisasi saat ini, kemajuan dipulau lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) secara umum sangat pesat dan hampir disegala sektor kehidupan, baik aspek infrastruktur, retail, properti, teknologi, informasi maupun transportasi. Berkaitan dengan itu  teknologi, informasi dan trasportasi saat ini menjadi aspek tantangan tersendiri bagi petugas Karantina di Balai Karantina Pertanian (BKP) kelas 1 Mataram, NTB. Secara demografi dengan banyaknya pesisir pantai yang ada juga menjadi pekerjaan khusus bagi tugas perkarantinaan. Sesuai dengan tugasnya petugas Karantina Mataram melakukan pengawasan, pemantauan dan tindakan karantina Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan (8P) terhadap setiap media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang keluar masuk (lalulintas) kedalam dan atau keluar wilayah NTB.

            Menghadapi tantangan kemajuan informasi dan teknologi saat ini petugas karantina dituntut untuk terus dan tidak berhenti/lalai  untuk mempelajari dan memahami perangkat-perangkat informasi dan teknologi sebagai modal untuk menjawab tantangan tersebut, karena kemajuan teknologi informasi saat ini hampir tidak bisa dikejar/dikuti oleh kita semua. Hal itu dianggap perlu tidak hanya untuk mengetahui perkembangan positif yang ada, akan tetapi juga untuk dapat menganalisa terhadap setiap perkembangan negatif yang muncul sehingga kedepannya dapat dilakukan tindakan preventif dan antisipasif kejadian-kejadian yang berkaitan langsung dengan operasionalisasi perkarantinaan (teknis maupun administratif). Disamping itu tantangan berat juga yang dihadapi oleh petugas Karantina Mataram adalah kemajuan dan perkembangan  aspek transportasi, perkembangan aspek transportasi yang semakin mudah dan cepat, meningkat dan canggih dapat dijadikan modus oleh oknum-oknum tertentu utnuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada diperkarantinaan. Dan hal itu juga terjadi karena adanya kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan-kepentingan pribadi/perorangan. Dukungan wilayah pesisir pantai di NTB yang banyak dan luas yang belum sepenuhnya bisa dijaga oleh dan diawasi oleh petugas karantina karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas sehingga dapat juga menginspirasi para oknum tertentu untuk memaksakan diri untuk melakukan pelanggaran aturan kapan saja (baik siang maupun malam hari).

            Variasi modus yang digunakan untuk melalulintaskan media pembawa HPHK dan OPTK sangat beragam, dapat menggunakan kapal laut ferry maupun kapal kayu

Kepatuhan ini tidak akan terwujud jika tidak ada usaha saling mendukung antara pemerintah dan dinas terkait, kepolisian, pengguna jasa, supir truk, pemilik media pembawa, dan masyarakat umum..dan menyatukan berbagai persepsi dan membuang/menghilangkan ego sektoral masih sulit dilakukan apalagi masih ada perilaku-perilaku untuk mementingkan diri sendiri (perorangan) dan atau kelompok tertentu. Berkaitan dengan itu diharapkan kepada pengguna jasa, pemilik media pembawa, penaggungjawab alat angkut untuk menyadari dan menjunjung tinggi serta berpihak kepada kejujuran dan kepatuhan pada peraturan perundangan perkarantinaan yang berlaku, karena tanpa itu akan  banyak kendala yang dihadapi selama perjalanan (lalulintas). Oleh karena itu peraturan perundangan perkarantinaan  (UU no 16 Tahun 1992 pasal 6 ) mewajibkan kepada setiap pengguna jasa, pemilik media pembawa HPHK dan OPTK sebelum melalulintaskan media pembawanya antar area agar melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, kemudian harus melalui pelabuhan (pemasukan/pengeluaran) resmi yang telah ditetapkan, dan harus dilaporkan kepada petugas karantina pemasukan/pengeluaran untuk dilakukan tindakan karantina.

            Pelanggaran terhadap butiran-butiran aturan diatas akan dapat merugikan pengguna jasa, pemilik media pembawa (komoditi), penanggungjawab alat angkut (supir/nahkoda) itu sendiri, bagaimana tidak?? Jika ditemukan pelanggaran maka petugas karantina akan melakukan penahanan terhadap media pembawa (komoditi) tersebut, kemudian pemilik akan menjalani prosesi penyidikan yang dapat berakhir dengan proses kurungan (penjara), denda sejumlah uang. (UU No 16 tahun 1992 pasal 31). Dengan demikian pemilik/pengguna jasa/penanggungjawab alat akut mengalami kerugian satu paket  yaitu barang ditahan, pemilik diproses, dan jika pada saat penolakan pemilik tidak mampu memenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan tidak segera membawa keluar/kembali kedaerah asal dalam batas waktu yang telah ditentukan maka terhadap media pembawa tersebut karantina wajib berhak melakukan pemusnahan dan pemilik media pembawa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun sesuai dengan (UU No 16 tahun 1992 pasal  16 ayat 1 dan 2) . Hal itu dilakukan  untuk mencegah masuk, tersebar serta keluarnya HPHK dan OPTK  ke dan dari wilayah NTB.

            Menginggat pentingnya mencegah masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK ke dan dari wilayah NTB marilah bersama-sama untuk saling mentaati dan menghormati kepentingan masing-masing demi kepentingan yang lebih luas dan bermanfaat. Jika diperhatikan oleh stakeholder semuanya bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurus dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sangat ringan jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan jika lalulintas media tanpa dokumen yang sah, rasa khawatir(was-was) tdk bisa dibendung, belum lagi jika terjadi penangkapan oleh aparat. Siapa yang rugi lebih besar???. Sisi lain yang tidak kalah penting juga adalah untuk membangun persamaan persepsi, visi dan misi serta koordinasi intensif dan konsisten dari pemerintah terkait didaerah dengan karantina mataram serta stakeholder lainnya untuk bersama-sama membangun dan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan. Sosialisai kebijakan-kebijakan yang ada hendaknya menyentuh secara langsung para targetnya sehingga berdaya guna, membangun masyarakat yang sehat dalam berpikir, bebas dari ketidakpatuhan, bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, dan bebas dari penyebaran  HPHK dan OPTK sehinga tercipta citra masyarakat mataram yang benar-benar sehat, berdaya saing dan berjiwa religi. Insyaallah…

KARANTINA WILKER LEMBAR BERHASIL MENOLAK 598 EKOR AYAM MERAH (AFKIR) ILEGAL ASAL BALI

Penulis : Drh. Amirullah

(Medik Veteriner BKP Kelas 1 Mataram)

           

Memasukkan  ayam dewasa kedalam wilayah  Nusa Tenggara Barat (NTB)  sangat dilarang dan terus diperketat pengawasannnya oleh Karantina  Mataram di pintu pemasukan dan pintu pengeluaran di wilayah NTB untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya Virus Avian Influenza (AI) dan Hama Penyakit Hewan karantina (HPHK) zoonosis lainnya kedalam wilayah NTB. Kerja sama dan koordinasi  antara dinas terkait  perlu ditingkatkan tidak hanya terkait kualitas dan kuantitas keluar masuk (laulintas ) media pembawa (komoditi pertanian/peternakan) tersebut, melainkan yang lebih penting adalah terkait masalah pencegahan dan penjagaan terhadap status kesehatan manusia dan hewan akibat dampak penularan penyakit zoonosis dari hewan kemanusia maupun antara hewan itu sendiri

Sehingga pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 atas perintah Kepala Balai Karantina Pertanian  (BKP) kelas 1 Mataram Ir. Samsul Hedar, Karantina Mataram Wilker Pelabuhan Lembar dengan dukungan KP3 Pelabuhan Lembar, berhasil melakukan penolakan terhadap 598 ekor ayam afkir (ayam petelur) sampai pada tempat asal ayam tersebut dibali dengan berita acaran penolakan no:  2013.10.22.01.8b.M.000164, yang secara langsung pengawalannya dilakukan oleh Penanggung Jawab Karantina Wilker Pelabuhan Lembar drh. IGA Dalem Aryanti. Pemasukan Ayam tersebut telah melanggar UU No 16 Tahun 1992  (pasal 6, 9) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan PP No 82 tahun 2000 (pasal 3) Tentang Karantina Hewan, dan juga tidak mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku didaerah NTB, karena Media Pembawa tersebut hendak dimasukkan kedalam wilayah NTB secara ilegal tanpa dokumen yang dipersyaratkan dengan melalui pintu pemasukan yang tidak resmi yaitu melalui pantai senggigi, dan tidak diserahkan dan tidak dilaporkan kepada petugas Karantina untuk dilakukan tindakan karantina. Kronologi penemuan itu adalah karena adanya hasil penangkapan dan laporan dari pihak polsek senggigi dan kemudian diserahkan kepada otoritas Karantina wilayah Mataram, dimana ayam tersebut dilalulintaskan dengan menggunakan alat angkut perairan laut (kapal kayu) dengan tujuan pemasukan wilayah NTB kabupaten lombok timur sebanyak 598 ekor. Pada masa penahanan media pembawa, pemilik media pembawa dilakukan pembinanaan oleh Seksi Kewasdakan dan PPNS BKP Kelas 1 Mataram agar tidak mengulangi perbuatannya dan segera mematuhi prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku, dan  pada saat itu juga diberi kesempatan untuk mengurus dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkannya didaerah asal media pembawa (Bali) dan meminta rekomendasi pemasukan unggas dewasa daerah tujuan (jika dipersyaratkan).  Namun pemilik tidak mampu untuk mengurusnya dan menyetujui untuk ditolak/dikembalikan kedaerah asalnya dengan pengawalan langsung pihak karantina sampai tempat asal media pembawa (dikandangnya di Bali). 

KARANTINA MATARAM MEMBANGUN SEMANGAT DIRI PEGAWAI YANG BEBAS NARKOBA

Penulis : Drh. Amirullah (Medik Veteriner BKP Kelas 1 Mataram) Blog: amirdrh.blogspot.com

Narkoba adalah momok yang sangat menakutkan dan membahayakan generasi muda bangsa saat ini, jika generasi muda terpapar dan tergoda oleh narkoba, maka diri dan jiwa generasi itu terjamin akan menjadi terganggu, rusak dan bahkan hancur. Semakin banyak yang terpapar, semakin banyak pula yang hancur, dan paparan narkotika tidak mengenal umur, ras dan suku, akan tetapi narkotika adalah teman dan lawan semua aspek pada manusia. Berbagai jenis dan efek samping jika menjadi pengguna narkotika yang telah dipaparkan, bahkan oknum pengguna dengan derita penyakitnyapun diperlihatkan oleh narasumber ibu Anggriani., SH, MH dari BNN Mataram pada tanggal 30 Agustus 2013 diAula Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas 1 Mataram wilker Pelabuhan Lembar setelah pelaksanaan senam rutin hari jum’at (jum’at sehat). Kegiatan sosialisasi oleh BNN diikuti oleh hampir seluruh pegawai lingkup BKP Kelas 1 Mataram dengan tujuan untuk mengajak seluruh pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenal jenis, kegunaan, dampak, bahaya dan resiko yang ditimbulkan untuk diri dan keluarga jika menyalahgunakan keberadaan narkotika tersebut. Era globalisasi seperti sekarang ini banyak kemajuan-kemajuan yang membangun seluruh aspek kehidupan manusia, namun adapula aspek-aspek tertentu yang menjadi penghambat kemajuan tersebut, pergaulan, komunikasi dan bisnis bisa saja dibumbui dengan godaaan-godaan kearah dunia narkotika. Bagi sebagian orang peredaran narkotika sebagai bunga dalam hidupnya, namun bagi sebagian besar orang tua peredaran narkotika adalah seperti duri dalam daging dan bom waktu bagi perkembangan generasi-generasi belia, muda sebagai penerus bangsa saat sekarang. Seperti yang disampaikan oleh ibu Anggriani bahwa narkotika tidak hanya dikemas secara total sebagai bahan aktifnya (mentahnya/bahan bakunya), melainkan banyak modus dan bisa dikemas dan dicampur dalam makanan ataupun minuman dengan dosis tertentu sehingga menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika jika dilihat kasat mata begitu menarik namun rasanyapun begitu membuat melayang (bagi penggunanya), namun kalau dilihat/dirasakan hasil dan dampaknya bahwa narkotika begitu kejam dan membunuh perlahan bagi pengguna/pemakainnya cepat ataupun lambat, dengan demikian dari sosialisasi itu agar kita dapat mengambil hikmah yang bermanfaat dan harus bisa menjauhi narkotika sejauh-jauhnya dari lingkungan pekerjaan kita, kehidupan sosial kita dan lingkungan keluarga kita . Begitu pula kita sebagai pegawai karantina, diharapkan agar seluruh pegawai karantina bisa berpikiran sehat sehingga menghasilkan sikap mental dan jiwa yang sehat lahir bathin dan mengisi dengan nilai-nilai rohani (religi) untuk mengiringi aktivitas pekerjaan sehari-hari yang semakin banyak tantangannya dimanapun berada. Dan diharapkan jangan sampai kita sebagai pegawai karantina khususnya dan pegawai negeri pada umumnya mencoba menggunakan barang narkotika, kita harus meyakinkan diri kita bahwa harus menjadi diri yang bebas dan bersih dari Narkotika mulai saat ini hingga akhir hayat, karena jika telah terpapar narkoba maka akan sulit untuk menghilangkannya yang akibatnya sebagai pegawai Karantina tidak pernah berpikir jernih dan rasional dalam memikirkan dan melaksanakan tugas sebagai pegawai karantina, bahkan akan cepat tergoda dengan hal-hal hanya akan menjerumuskan diri kita sendiri. Begitulah dampak narkotika dapat menghancurkan fisik dan psikis masa depan kita dan generasi kita, sehingga waspadalah bahaya narkotika, lindungi keluarga dari pergaulan dan penggunaan narkotika yang salah, ciptakan masa depan yang cerah tanpa intervensi Narkotika.

KARANTINA WILKER PELABUHAN FERRY SAPE MENAHAN 5 EKOR ANJING ASAL SUMBAWA

Penulis: Drh. Amirullah Medik Veteriner Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar Wilker Pelabuhan Penyebrangan Ferry Sape Email: ame_vet08@yahoo.com Blog: amirdrh.blogspot.com Hp: 085237706770 Karantina Wilker Sape menahan 5 (Lima) ekor anjing muda asal daerah Sumbawa (menurut pengakuan pemilik) pada tanggal 25 Februari 2013 pukul 08.00 WITA dipelabuhan penyebrangan ferry sape sebagai pintu keluar masuk segala macam komoditi dengan berita acara penahanan Nomor 2013.1.045.08.8a.K.000031. Penahanan dilakukan karena lalu lintas Hewan Pembawa Rabies (HPR) tersebut diketahui secara ilegal dan tidak dilengkapi dengan dokumen resmi yang dipersyaratkan oleh karantina serta tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi pengeluaran (daerah asal) dan rekomendasi pemasukan (daerah tujuan) serta keterangan kesehatan hewan lainnya. Penahanan ini yang ketiga kalinya pada bulan februari 2013, sedangkan pada tahun 2011 karantina wilker sape telah menjaring/menahan dan memusnahkan lebih dari 20 ekor anjing illegal, dan tahun 2012 sebanyak 8 ekor anjing ilegal yang berasal dari Denpasar, Surabaya, dan NTB sendiri dengan tujuan flores NTT untuk kepentingan diperdagangkan/konsumsi serta pelihara. Setelah dilakukan penahanan, kemudian didata dan langsung diberikan brosur serta diberi waktu hingga 7-14 hari kedepan untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan karantina dan dijelaskan mengenai prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang sebenarnya, dan dipahami untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan keadaan/situasi seperti ini “oknum terus lolos melakukan lalulintas Hewan pembawa Rabies (HPR)” apakah bisa NTB mempertahankan statusnya tetap bebas rabies? Tidak ada yang bisa menjamin NTB akan terus tetap bebas rabies. Yang ada hanya tetap terus dilakukan pengawasan semaksimal dan seketat mungkin. Siapa saja sebenarnya yang harus menjaga wilayah NTB ini agar tidak tertular rabies? Dan siapa sebenarnya yang harus bertanggungjawab jika NTB tertular rabies? Mari kita sama-sama pikirkan bagaimana solusi agar NTB bisa tetap bebas dari rabies. Sekali lagi sekedar mengigatkan dan mengharapkan ada kerja sama yang kuat dan efektif antara Karantina, Dinas Peternakan dan Pertanian, Dinas Perhubungan, Polisi KP3, Polair yang berada didaerah setempat. Kerja sama itu tidak hanya dalam bentuk sebuah lembaran kebijakan semata, melainkan harus dengan TIM Pengawas tersendiri yang turun langsung kelapangan sehingga dengan demikian kita akan memahami bagaimana Hewan Pembawa Rabies bisa masuk dan keluar secara ilegal. Petugas Karantina disetiap pintu pemasukan dan pintu pengeluaran komoditi sangat terbatas jumlahnya, jadi tidak semua 100% tercover. Kepentingan dan tugas pengawasan ini bukan hanya kepentingan dan tugas satu pihak, melainkan kepentingan dan tugas kita bersama dan menyangkut kesalamatan kita semua yang hidup dan tinggal dipulau Lombok (NTB) . Sosialisasi, Pengawasan, Penahanan, serta Pemusnahan HPR ilegal akan terus dilakukan oleh karantina wilker sape semaksimal dan seketat mungkin, menginggat NTB masih bebas Rabies dan sekarang berada dalam posisi terancam oleh dua pulau yang endemis rabies seperti pulau Flores dan Bali. Hal itu dilakukan untuk upaya pelaksanaan Undang-undang dan tanggungjawab Institusi Karantina untuk mencegah keluar, masuk dan menyebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di seluruh Wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan wilayah NTB khususnya dan mengacu pada UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan, serta Keputusan Badan Karantina Pertanian No 344.b/kpts/PD.670.370/L/12/06 Tentang Petunjuk Teknis Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Lalulintas Pemasukan Hewan Penular Rabies (Anjing, Kucing, Kera, dan sebangsanya) dan surat edaran Gubernur NTB melalui Dinas Peternakan Provinsi NTB dengan No: 524/3337Disnakwan Tentang Penghargaan Daerah Bebas Rabies dengan inti agar terus mempertahankan NTB Tetap Bebas Rabies.

KARANTINA WILKER PELABUHAN FERRY SAPE MENAHAN 2 EKOR ANJING ASAL SURABAYA

Penulis: Drh. Amirullah Medik Veteriner Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar Wilker Pelabuhan Penyebrangan Ferry Sape Email: ame_vet08@yahoo.com Blog: amirdrh.blogspot.com

Lagi-lagi Karantina Wilker Sape menahan 2 (dua) ekor anjing muda asal daerah Surabaya pada tanggal 1 Februari 2013 pukul 16.15 WITA dipelabuhan penyebrangan ferry sape sebagai pintu keluar masuk segala macam komoditi dengan berita acara penahanan Nomor 2013.1.045.08.8a.K.000012. Penahanan dilakukan karena lalu lintas Hewan Pembawa Rabies (HPR) tersebut diketahui secara ilegal dan tidak dilengkapi dengan dokumen resmi yang dipersyaratkan oleh karantina serta tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi pengeluaran (daerah asal) dan rekomendasi pemasukan (daerah tujuan) serta keterangan kesehatan hewan lainnya. Pada tahun 2011 karantina wilker sape telah menjaring lebih dari 20 ekor anjing illegal, dan tahun 2012 sebanyak 8 ekor anjing ilegal yang berasal dari Denpasar, Surabaya, dan NTB sendiri dengan tujuan flores NTT untuk kepentingan diperdagangkan/konsumsi serta pelihara.

Sosialisasi, Pengawasan, Penahanan, serta Pemusnahan HPR ilegal akan terus dilakukan oleh karantina wilker sape semaksimal dan seketat mungkin, menginggat NTB masih bebas Rabies dan sekarang berada dalam posisi terancam oleh dua pulau yang endemis rabies seperti pulau Flores dan Bali. Hal itu dilakukan untuk upaya pelaksanaan Undang-undang dan tanggungjawab Institusi Karantina untuk mencegah keluar, masuk dan menyebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di seluruh Wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan wilayah NTB khususnya dan mengacu pada UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan, serta Keputusan Badan Karantina Pertanian No 344.b/kpts/PD.670.370/L/12/06 Tentang Petunjuk Teknis Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Lalulintas Pemasukan Hewan Penular Rabies (Anjing, Kucing, Kera, dan sebangsanya) dan surat edaran Gubernur NTB melalui Dinas Peternakan Provinsi NTB dengan No: 524/3337Disnakwan Tentang Penghargaan Daerah Bebas Rabies dengan inti agar terus mempertahankan NTB Tetap Bebas Rabies,

NTB harus terus mempertahankan status bebas rabiesnnya hingga tahun 2020 dan tetap masuk dalam kelompok daerah bebas rabies bersama 8 provinsi bebas lainnya dan mencapai agenda Zoonosis Free Asean 2020 Agar tetap menjadi daerah favorit tujuan wisata domestik dan manca yang menjamin keselamatan dan ketenangan para wisatawan dan masyarakat NTB sendiri. Oleh karena itu diharapkan ada kerja sama yang kuat dan efektif antara Karantina Dinas Peternakan dan Pertanian, Dinas Perhubungan, Polisi KP3, Polair yang berada didaerah setempat. Kerja sama itu tidak hanya dalam bentuk sebuah lembaran kebijakan semata, melainkan harus dengan TIM Pengawas tersendiri yang turun langsung kelapangan sehingga dengan demikian kita akan memahami bagaimana Hewan Pembawa Rabies bisa masuk dan keluar secara ilegal. Petugas Karantina disetiap pintu pemasukan dan pintu pengeluaran komoditi sangat terbatas jumlahnya, jadi tidak semua 100% tercover. Kepentingan dan tugas pengawasan ini bukan hanya kepentingan dan tugas satu pihak, melainkan kepentingan dan tugas kita bersama dan menyangkut kesalamatan kita semua yang hidup dan tinggal dipulau Lombok (NTB) .